Penggunakan birokrasi oleh salah satu pasangan calon di setiap pilkada hampir selalu terjadi. Tak terkecuali di Pilkada Serentak 2024. Meskipun selalu menuai kritik dari sejumlah kalangan, penggunaan birokrasi masih sangat mungkin terjadi di banyak wilayah.
Ketua Jaringan Milenial Sumatera Selatan, Erick Zainal mengingatkan Pilgub di Sumsel 2024 menjadi salah satu wilayah yang berpotensi ada penggunaan birokrasi oleh salah satu paslon.
“Adanya penggunaan birokrasi untuk kepentingan salah satu paslon sangat mungkin terjadi di Pilgub Sumsel 2024. Mengingat ada paslon yang didukung oleh partai yang berkuasa saat ini,” kata Erick pada Selasa (03/09/2024).
Erick tidak menyebut secara spesifik paslon yang berpotensi menggunakan birokrasi untuk kepentingan pilkada tersebut. Namun, untuk Pilgub Sumsel, paslon yang didukung partai penguasa sudah pasti bukan Herman Deru maupun Eddy Santana.
“Saya tidak ingin menyebut paslon mana. Tapi siapa yang didukung oleh penguasa, semua sudah tau siapa. Di lapangan sepertinya diam, sunyi. Tapi mereka sendiri berkata, diam bukan berarti tidak merencanakan sesuatu,” ujarnya
Erick menyebut Pilkada Serentak 2024 bisa dibilang sebagai momentum pemulihan demokrasi setelah penyelenggaraan Pilpres 2024 yang mengalami banyak persoalan. Pilkada kali ini jelas pertaruhan bagi demokrasi di negara kita. Tak terkecuali di Sumsel. Ia meminta kepada para PJ Bupati, PJ Walikota dan PJ Gubernur jangan sampai menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memenangkan salah satu paslon.
“Ingat mata dan telinga rakyat sangat banyak. Jangan sampai Anda semua dikenang dan diarak rakyat sebagai pengkhianat. Sekarang kami sudah melacak dan menguak beberapa potensi pelanggaran itu. Para Camat, Lurah dan Kades jangan pernah lagi kalian panggil kemudian diperintah untuk memenangkan paslon yang atasan kalian dukung,” tegasnya.
Erick berharap pikada di Sumsel berjalan demokratis, adil, bersih, dan jauh dari tindakan-tindakan kecurangan, sehingga menghasilkan pemimpin yang murni pilihan rakyat. Ia meminta seluruh jajaran birokrasi di Sumsel bekerja secara netral. Tidak ada yang berpihak kepada salah satu paslon. Ia meminta Bawaslu menindak tegas jika ada ASN misalnya yang terbukti terlibat kampanye untuk salah satu paslon.
“Kami para aktivis, OKP dan Ormas sedang terus menggalang kekuatan untuk memantau Pilkada Sumsel ini. Dalam waktu tidak lama kamu akan deklarasikan SAPU SUMSEL, Satuan Anti Politik Uang Sumatera Selatan. Kami akan bentuk pemantau di semua level hingga TPS bahkan di kantor-kantor dinas, kecamatan dan kelurahan,” pungkas Erick.