Jakarta (6/11) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, mengikuti Rapat Koordinasi Menteri dan Kepala Badan di bawah lingkup Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Menteri PPPA menyatakan sinergi dan kolaborasi lintas sektor antar kementerian/lembaga (K/L) dan daerah menjadi faktor penting untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak karena isu perempuan dan anak merupakan isu lintas bidang/lintas sekto sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Hal tersebut ditekankan Menteri PPPA dalam Rapat Koordinasi.
“Kemen PPPA memiliki tiga program hasil terbaik cepat (quick win) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang membutuhkan sinergi Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu Ruang Bersama Merah Putih, Perluasan Fungsi call center SAPA129, dan Satu Data Gender dan Anak. Ketiga program hasil terbaik cepat ini sangat beririsan dengan berbagai sektor pembangunan, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan keluarga, hingga sektor lain. Itu sebabnya kolaborasi, kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya sangat penting agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik,” kata Menteri PPPA (5/11).
Dalam rapat tersebut, Menteri PPPA melaporkan langkah konsolidasi dalam merumuskan prioritas program PPPA yang telah dilaksanakan bersama berbagai K/L, Kepala Dinas pengampu urusan PPPA di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta organisasi masyarakat. Kemen PPPA menginisiasi program Ruang Bersama Merah Putih yang akan tersebar di 114 titik di tingkat desa/kelurahan sebagai salah satu solusi untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
“Melanjutkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), kini kami berupaya meningkatkan kualitas perempuan dan anak hingga ke akar rumput secara holistik di berbagai bidang pembangunan melalui Ruang Bersama Merah Putih. Melalui Ruang Bersama ini, kami ingin meningkatkan kualitasnya dalam menyelesaikan masalah kesehatan perempuan dan anak, gizi anak, pendidikan, meningkatkan cinta kebudayaan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan yang melibatkan K/L lain dan Pemda serta unsur masyarakat sipil,” ucap Menteri PPPA.
Menteri PPPA juga menyampaikan mengenai program prioritas kedua, yakni perluasan pemanfaatan call center SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) 129 yang tidak hanya dapat melayani kasus kekerasan, melainkan menangani permasalahan perempuan dan anak lainnya.
Lebih lanjut, Menteri PPPA turut menyampaikan program prioritas ketiga yaitu percepatan pengembangan Satu Data Gender dan Anak yang dapat dimanfaatkan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran. Sebagai contoh, dapat digunakan dalam melaksanakan program intervensi sosial dan ekonomi yang fokus pada kelompok yang paling membutuhkan.
“Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan seluruh Kementerian/Lembaga yang ada di bawah koordinasi Kemenko PMK, untuk memberikan perlindungan pada perempuan dan anak melalui program-program yang akan dijalankan, serta mendukung peningkatan kualitas hidup, serta peningkatan peran dan partisipasi perempuan dan anak sebagai aktor/subyek pembangunan. Kami percaya bahwa kekuatan terbesar terletak pada sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak, yang didasari oleh saling percaya dan saling mendukung,” jelas Menteri PPPA.
Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko-PMK, Pratikno bertujuan untuk membahas program prioritas masing-masing K/L, khususnya menjelang pertemuan dengan Kepala Daerah melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) se-Indonesia yang akan diselenggarakan di bulan November ini.