Jakarta – Pelaksanaan pengamanan arus mudik Idul Fitri 1446 H/2025 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya jajaran Polisi Lalu Lintas (Polantas), mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat. Hal ini tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei KedaiKopi terhadap 1.062 responden yang tersebar di berbagai titik jalur mudik nasional.
Survei ini mengungkap bahwa 91,2% masyarakat merasa puas terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh Polri. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa strategi manajemen lalu lintas, termasuk one way, contra flow, dan pemanfaatan jalur alternatif, dinilai berhasil dalam mengurai kepadatan serta meningkatkan kenyamanan berkendara selama masa mudik.
“Mayoritas masyarakat atau 96,1 persen juga puas terhadap infrastruktur jalan, baik jalan tol maupun non-tol yang ada. 91,2 persen pemudik puas dengan kebijakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan saat mudik,” kata Direktur Riset dan Komunikasi KedaiKopi, Ibnu Dwi Cahyo,
Selain kinerja Polantas, survei juga menilai sejumlah aspek pendukung yang turut mempengaruhi pengalaman mudik. Responden mengaku puas terhadap:
- Layanan posko kesehatan: 92,9%
- Ketersediaan BBM di rest area: 95,8%
- Kebersihan tempat makan: 91,1%
- Kenyamanan area istirahat (rest area): 89,1%
- Kondisi toilet di rest area: 86,2%
Data-data ini menggambarkan sinergi yang solid antara Polri dan berbagai pihak terkait dalam menciptakan suasana mudik yang aman, lancar, dan nyaman. Kinerja Polantas dalam Operasi Ketupat 2025 tidak hanya berdampak pada lalu lintas secara teknis, namun juga berkontribusi besar terhadap ketenangan dan kepuasan psikologis masyarakat selama melakukan perjalanan panjang ke kampung halaman.
Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan adaptif yang diterapkan oleh jajaran kepolisian dalam pengamanan arus mudik telah berhasil menjawab ekspektasi masyarakat. Lebih dari itu, peningkatan tingkat kepuasan dari tahun ke tahun menjadi refleksi keberhasilan berkelanjutan dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.