Saat kecerdasan artifisial (AI) menjadi senjata baru dalam geopolitik global, Indonesia justru masih berjibaku membangun fondasinya. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyatakan bahwa untuk meraih kedaulatan AI, Indonesia tidak bisa instan. Dua fondasi utama yang harus dikuatkan terlebih dahulu adalah infrastruktur digital dan pengembangan talenta unggul dalam negeri.
“To be a leader in AI, data center harus kuat. Talentanya juga harus siap, harus unggul,” tegas Meutya Hafid dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia, di Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).
Menurut Meutya, kebutuhan AI terhadap daya komputasi dan kapasitas pemrosesan yang tinggi membuat ketersediaan pusat data menjadi mutlak. Namun, Indonesia masih belum memiliki cukup data center domestik untuk menopang pengembangan teknologi ini.
“AI kan akan memerlukan processing dan kapasitas yang sangat besar. Kalau di sini belum ada, ini akan sulit kita wujudkan. Jadi, kita step by step menuju kedaulatan AI: pertama, infrastrukturnya dulu dibenahi, kemudian talenta digital disiapkan,” ujarnya.
Dalam konteks Indonesia, kedaulatan AI bukan berarti menciptakan teknologi AI sepenuhnya dari nol seperti Amerika Serikat atau Tiongkok. Menurut Meutya, kedaulatan AI berarti kemampuan bangsa untuk memilih dan memanfaatkan teknologi AI secara independen, tanpa tekanan dari kekuatan global tertentu. Ini mencakup kebebasan menentukan platform, menjaga keamanan data, serta memastikan inklusivitas dan etika dalam penggunaannya.
“Kita belum bisa berdaulat dalam menciptakan AI kita, tapi berdaulat dalam memilih kita mau pakai teknologi yang mana,” kata Meutya. “Tetap seperti diplomasi kita, kita di tengah.”
Indonesia, lanjutnya, tidak akan mengikuti langkah negara-negara yang melarang teknologi tertentu, seperti Deep Seek. “Ini saya sudah konsultasi ke Pak Presiden. Oh, kita nggak melarang. Kita terbuka,” tegasnya.
Salah satu strategi kunci Kemkomdigi adalah mencetak sembilan juta talenta digital pada 2030. Program pelatihan diselenggarakan bersama berbagai mitra global, termasuk Microsoft dan Google. Namun, Meutya mengakui adanya tantangan besar, yakni peminatnya belum banyak, meskipun pelatihan ini digratiskan.
Untuk mengatasi hal itu, kementerian kini menggandeng perguruan tinggi untuk menjaring peserta yang serius ingin menjadi talenta AI. Meutya juga menyoroti potensi siswa SMK yang dinilai sangat cepat memahami dan mengembangkan proyek-proyek AI. “Tingkat pelulusannya memang tidak tinggi, which is normal. Tapi justru di tingkat SMK itu sangat kreatif karya-karya AI-nya,” ungkapnya.
Di tengah kekhawatiran global tentang dominasi AI oleh negara-negara besar, Indonesia mengambil posisi aktif dalam menyerukan inklusivitas. Partisipasi Meutya dalam AI Summit di Prancis menjadi momentum penting, termasuk pertemuannya dengan Presiden Emmanuel Macron yang membuka forum tersebut.
“Negara-negara lain, termasuk di Eropa, di luar Amerika dan Cina, merasa bahwa ini sesuatu yang kita nggak boleh didikte. It has to be inclusive. Ini sebuah teknologi yang harus inclusive untuk semuanya,” ujar Meutya.
Sebagai bagian dari pendekatan etis, Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Etika AI—menjadikannya salah satu negara pertama di Asia yang memiliki panduan resmi terkait pengembangan dan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab.
Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan—dari kampus hingga industri—untuk bergotong royong membangun ekosistem AI yang inklusif, etis, dan berdaya saing. “Kalau mau sesuatu yang besar, itu harus berproses,” tutup Meutya.