Yogyakarta (21/4) – Melanjutkan kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan silaturahmi dengan jajaran Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah, pada Sabtu (19/4). Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan setara bagi perempuan dan anak.
“Hari ini saya bersilaturahmi kepada PP ‘Aisyiyah untuk menjalin kerja sama, kolaborasi, dan sinergi karena kami melihat ‘Aisyiyah memiliki potensi yang luar biasa untuk bisa bersama-sama bergandengan tangan dengan Kemen PPPA dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat, khususnya untuk penguatan perempuan dan perlindungan anak Indonesia,” ujar Menteri PPPA.
Sebelumnya, Kemen PPPA dan PP ‘Aisyiyah telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang Penguatan Kapasitas Perempuan, Ketahanan Keluarga, dan Perlindungan Anak pada 19 Mei 2023.
Lebih lanjut, Menteri PPPA menjelaskan mengenai 3 (tiga) program prioritas Kemen PPPA pada periode 2024-2029, yaitu pengembangan Ruang Bersama Indonesia, perluasan fungsi call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, dan 1 (satu) data gender perempuan dan anak berbasis desa. “Di Ruang Bersama Indonesia ini kami membuka pintu dan hati selebar-lebarnya untuk PP ‘Aisyiyah bersama-sama dengan kami menguatkan masyarakat Indonesia di tingkat akar rumput. Ruang Bersama Indonesia ini bisa berangkat dari komunitas yang sudah ada,” tutur Menteri PPPA.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah mendukung pembaharuan nota kesepahaman antara 2 (dua) pihak yang akan berakhir pada 2026 mendatang. “’Aisyiyah memiliki perhatian yang tinggi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada periode kerja sama sebelumnya, sudah dilakukan beberapa program, seperti pelatihan penanganan kekerasan pada tenaga kesehatan,” kata Salmah.
Lebih lanjut, Salmah menggarisbawahi pentingnya penguatan kerja sama untuk melakukan pelatihan pelayanan kasus kekerasan secara lebih komprehensif, seperti pelatihan pengarusutamaan gender; pelatihan penanganan tindak pidana perdagangan orang; termasuk pengawasan dan pencegahan migrasi ilegal; hingga pelatihan perlindungan perempuan dan anak.
“Selain itu, program Ruang Bersama Indonesia yang digagas oleh Kemen PPPA juga bisa kita tindak lanjuti bersama. ‘Aisyiyah memiliki istilah Qaryah Tayibbah, yaitu desa yang kita buat menjadi desa yang makmur dan sejahtera. Di sana, kita bisa mengkolaborasikan upaya pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, pemahaman kekerasan perempuan dan anak dan cara menangani,” pungkas Salmah.
Usai melakukan silaturahmi dengan PP ‘Aisyiyah, Menteri PPPA mengakhiri kunjungan kerja ke Yogyakarta dengan bersilaturahmi dan diskusi terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta.