New York (12/3) — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mempercepat implementasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada sesi Ministerial Roundtable (pertemuan tingkat menteri) Commission on the Status of Women (CSW) ke-69 di New York, Selasa (11/3). Pertemuan tersebut mengangkat tema “National mechanisms for gender equality and the empowerment of women and girls: Recommitting, resourcing and accelerating implementation of the Beijing Platform for Action, also with a view to contribute to the achievement of the SDGs”.
“Indonesia berkomitmen kuat terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Komitmen tersebut menjadi pendorong utama untuk bertindak nyata dalam menurunkan angka indeks ketimpangan gender dari 0.472 di tahun 2020 menjadi 0.447 pada tahun 2023. Capaian ini merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di berbagai aspek kehidupan,” ujar Menteri PPPA.
Dalam forum tersebut, Menteri PPPA menyampaikan tiga pendekatan utama yang diterapkan Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan. Pendekatan pertama adalah mengarusutamakan pemberdayaan perempuan di semua tingkatan dimulai dari akar rumput, dengan pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat. Upaya ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Melalui kebijakan ini, Menteri PPPA menegaskan Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dukungan sosial, serta partisipasi perempuan di berbagai wilayah, termasuk di tingkat desa.
Untuk pendekatan kedua, Pemerintah Indonesia mengarusutamakan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan di semua sektor. Partisipasi perempuan dalam aksi iklim, kesehatan, pendidikan, serta sektor lainnya menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga aktor dan pemimpin utama dalam perubahan sosial.
“Sebagai pendekatan ketiga, Indonesia berinvestasi dalam pemberdayaan perempuan. Alokasi anggaran adalah kunci untuk memastikan semua strategi terlaksana dengan baik sehingga pemerintah memastikan diterapkannya penganggaran yang responsif gender pada Dana Desa, Program Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan. Selain itu, sejak tahun 2021 Indonesia terus mendedikasikan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik untuk membantu upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan di seluruh Indonesia,” kata Menteri PPPA.
Menteri PPPA juga menyampaikan inisiatif dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang berbasis masyarakat seperti Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang telah dikembangkan sebagai wadah yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak agar dapat mewujudkan potensi penuh mereka. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan.
“Pengarusutamaan pemberdayaan perempuan di semua tingkatan dan sektor, yang didukung oleh lingkungan yang kondusif serta sumber daya yang memadai, merupakan kunci utama dalam mewujudkan kemajuan dan kesetaraan gender. Indonesia tetap berkomitmen pada tujuan ini, sebagaimana dipandu oleh Asta Cita, delapan visi utama Presiden RI,” pungkas Menteri PPPA.